Saturday, 18 January 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Tarik Ulur Angka, NPHD Di Pangkep Masih Buntu

PANGKEP.KAB -- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk alokasi biaya Pilkada Pangkep antara KPUD dan Pemkab Pangkep masih menemui jalan buntu. Antara kedua belah pihak masih belum menemui kata sepakat. KPUD sendiri mengusulkan angka 34 Miliar, sementara Pemkab hanya bersedia diangka 20 Miliar.
 
Ketua KPUD Pangkep, Burhan yang dihubungi rabu (16/10) menjelaskan jika ketersediaan anggaran pilkada harus mencukupi, lantaran diakui jika tidak boleh ada tahapan yg tertukar, tertunda apalagi ditiadakan.
 
"di awal harus dipastikan ketersediaan dana yg cukup, Jadi tidak memungkinkan penyelenggaraan Pilkada dengan dana yg tidak cukup, Misalnya ketika dana habis pada tahapan Kampanye, ya tidak mungkin kita berhenti kampanye, lalu kita pindah ke tahapan selanjutnya," jelas Burhan.
 
Meski NPHD sudah disepakati bahkan ditanda tangani Pemkab dalam hal ini Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid namun KPUD memilih menolak dan mendesak agar dilakukan peninjauan ulang. 
 
"NPHD itu adalah dokumen perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, jadi tidak mungkin saya tanda tangan diatas dokumen perjanjian tanpa dasar kesepakatan," tegasnya.
 
KPUD sendiri akan segera melaporkan hal tersebut ke KPU RI melalui KPU provinsi, dan kemudian diteruskan lagi ke Mendagri untuk ditindak lanjuti.
 
Sebelumnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan perpanjangan waktu untuk daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga Senin (14/10) kemarin. Sayangnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep saat urung memberikan kejelasan. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

641650
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
916
1277
9025
622343
25141
56442
641650

Your IP: 114.7.194.241
2020-01-18 21:08

Pengunjung

We have 15 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key