Saturday, 18 January 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Ganti Rugi Lahan KA di Pangkep Mulai di Bayarkan

Pangkep.kab -- Proyek pembebasan lahan jalur rel Kereta Api (KA) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah mulai dilakukan tahap pembayaran ganti rugi.

Saat ini, di kabupaten Pangkep sendiri, baru terdapat lima bidang tanah yang telah dilakukan transasksi pembayaran ganti rugi. Kelima pemilik bidang tanah tersebut telah setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh  tim penilai dan perumus independen (Apresial).

Transaksi Pembayaran dan penyerahan dokumen bidang tanah itu pun, dilakukan di kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Rabu 6 November, kemarin.

Dikecamatan Ma'rang terdapat empat bidang tanah yang telah dibebaskan, dan satu bidang tanah di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, yakni atas nama pemilik H Azikin di Kelurahan Attangsalo luas lahan 5.287 meter persegi, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 578.224.000. Abdullah Laba di Kelurahan Bonto-Bonto luas lahan 1.316 meter persegi dengan nilai ganti rugi Rp. 101.701.000.

Selanjutnya, H Syariffuddin Dg Nessa di kelurahan Bonto-Bonto luas lahan 1.933 meter persegi dengan nilai ganti rugi Rp. 161.311.000. H M Yusuf H di Kelurahan Ma'rang luas lahan 298 meter persegi dengan nilai ganti rugi Rp. 336.511.000. Dan Nurhayati di Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene luas lahan 521 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 486.358.000. Dari kelima bidang tanah itu yang dibebaskan total besaran nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.664.105.000.

Sesditjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, Zulmafendi menguraikan di Kabupaten Pangkep ini terdapat ada 2.196 bidang tanah, secara keseluruhan luasan lahan yang diinventarisir oleh Satgas A P2T BPN/ATR Pangkep seluas 203,8 hektare, yang menjadi jalur rel KA. "Hari ini ada lima bidang tanah yang kita lakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi di Pangkep ini. Insya Allah pekan depan akam ada lebih banyak lagi bidang tanah yang kita selesaikan pembayarannya. Saat ini memang baru ada lima bidang tanah yang masuk ke kami untuk dilakukan pembayaran ganti rugi,"ujarnya.

Lanjut diterangkan, saat ini masih pada tahap konstruksi, target tahun 2020 pada bulan agustus pengoprasian Kereta Api di Sulawesi selatan akan mulai dilaksanakan. Seiring dengan upaya hingga saat ini dilakukan oleh pihak Satgas panitia dalam merampungkan inventarisasi dan pembebasan lahan.

" Total anggaran untuk pembebasan lahan jalur rel KA di Pangkep sendiri, sebesar Rp. 251.379.989.000 sesuai dengan hasil perhitungan team penilai Apresial,"terangnya.

Ia berharap, agar masyarakat pula dapat memahami manfaat dan fungsi dengan hadirnya Keereta Api di Sulsel ini. Tentunya, pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak, dan masyarakat dapat merasakan itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Sulsel, Dadang Suhendi mengatakan sebenarnya di Pangkep ini sendiri sudah terdapat ada 95 orang pemilik bidang tanah yang telah setuju. Namun secara dokumen baru terdapat 5 bidang tanah yang telah rampung.

"Tekhnis pembayaran ganti ruginya ini terdapat dua langkah, pertama transaksi secara langsung kepada pemilik lahan, dan kedua pembayaran dititipkan ke Pengadilan secara konsinyasi,"katanya.

Lanjut diuraikan di Pangkep ini, masih terdapat 167 bidang yang belum menyetujui. 656 bidang menunggu penyelesaian sidang di Pengadilan, proses kasasi 90 bidang.

"Yang menentukan nilai ganti rugi lahan itu adalah Tim Apresial, dan jika terdapat masyarakat yang tidak menyetujui besaran nilai tersebut menggugat di Pengadilan. Sesuai aturan sejak diumumkan nilai besaran ganti rugi lahan tersebut diberi waktu selama 14 hari untuk menggugat di Pengadilan. Dari informasi yang kami terima saat ini, pada proses kasasi 90 bidang itu sudah ada beberapa yang hampir selesai, Insya Allah pekan depan akan dilakukan kembali pembayaran ganti rugi,"jelasnya. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

640871
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
137
1277
8246
622343
24362
56442
640871

Your IP: 114.7.194.241
2020-01-18 03:01

Pengunjung

We have 17 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key