Friday, 06 December 2019
  • >
  • >
Bupati Pangkep

H. Syamsuddin A.Hamid, SE

Wakil Bupati

H. Syahban Sammana, SH

Sekretaris Daerah

Dra.Hj.Jumliati,M.Si

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dra.Hj.Jumliati,M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs.Baharuddin,S.Sos,M.Si

Kepala DInas Perdagangan

H.A.Anshar Paduwai,SH

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DR.Abd.Gaffar,ST,M.Si

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Hj.ST.Farida Idasari,SP,M.Si

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dr.Andi Muliati Halid,M.Kes

Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan

Ir.H.Muh.Jafar,M.Si

Kepala Dinas Kesehatan

dr.Hj.Indriaty Latief,M.Kes

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs.Bachtiar,M.Si

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir.H.Agussalim,MM

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Drs.Ahmad Djaman,M.Si

KaBag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Burhanuddin,ST

Kepala Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dr.Hj.Hartiny Djafar,M.Kes

Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Hj.Suriani A,SE

Kepala Dinas Statistik

Dra.Andi Hermin,M.Si

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Drs.Jufri B

Kepala Dinas Pendidikan

Drs.Muhammad Idris,MM

Kepala Dinas Perikanan

Ir.Hj.Andi Faridah

Sekretaris DPRD

Muhammad Gazali,SH

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga

Drs.H.Siswanto

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir.Sunandar

Kabag.Ortala

Iman Takbir,S.STP,MM

 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Disnaker Pangkep Usulkan UMK Naik Jadi 3juta Lebih

Pangkep.kab -- Rencana kenaikan Upah Minumum Provinsi (UMP), akan mulai diterapkan per Januari tahun 2020 mendatang dengan besaran upah Rp. 3.103.800, di Sulsel. Seiring dengan rekomendasi penetapan kenaikan UMP tersebut mengacu pada PP Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan.

Dan menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019. Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penyampaian data Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tingkat Inflasi Nasional tahun 2019 sebesar 3,32 persen serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2019 sebesar 5,19 persen.

Dengan demikian kenaikan UMP berdasarkan data tesebut adalah sebesar 8.51 persen. Sesuai formula perhitungan upah PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang didasarkan pada data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.103.800.

Sementara di Sulsel sendiri, terdapat ada tiga daerah yang memiliki dewan pengupahan. Termasuk daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan dua lainnya yakni kota Makassar, dan Luwu Timur. "Ini sudah kita rumuskan bersama dewan pengupahan, dan juga dari perwakilan pihak perusahaan di Pangkep. Dan ini sementara kita usulkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel,"kata Kadis Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep, Jufri Andi Baso, Rabu 6 November, kemarin.

Lanjut diterangkan Jufri Andi Baso, Bahwa telah dilakukan perumusan sesuai formula pengupahan. Perumusan UMK pula mengacu pada Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tingkat Inflasi Nasional tahun 2019 sebesar 3,32 persen serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2019 sebesar 5,19 persen. Yang artinya, terdapat kenaikan sebesar 8.51 persen.

"UMK Pangkep tahun berjalan saat ini yakni sebesar Rp. 2.941.000, dan sudah ditetapkan dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 3.191.279. Jika itu diterima dan disahkan oleh Pemprov maka UMK Pangkep senilai itu nantinya dan diterapkan per Januari 2020,"jelasnya.

Ditambahkan, perusahaan wajib menerapkan UMK tersebut, khususnya di Kabupaten Pangkep. Dengan kriteria, perusahaan yang memiliki omset sebesar Rp. 250juta. "Yang pasti aturannya jelas, jika terdapat perusahaan yang kriterianya memenuhi untuk UMK tersebut. Dan tidak diterapkan, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha. Di Pangkep, ini rata-rata perusahaan tambang marmer dan itu semua memenuhi kriteria omset Rp. 250juta,"tambahnya. (Mcpangkajene)

 

Statistik Pengunjung

567436
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
374
1143
7369
547325
7369
77926
567436

Your IP: 114.7.194.241
2019-12-06 07:54

Pengunjung

We have 15 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key